"Jika asumsi per km Rp5 miliar rata-rata maka untuk selesaikan 800 kilometer (km) perlu sekitar Rp4 triliun," kata Pejabat Pembuat Komitmen VII.I Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Propinsi Papua, Ditjen Bina Marga PUPR, Supriyadi kepada pers dikutip dari Antara, Minggu, 19 Februari 2017.
Supriyadi menjelaskan, saat ini pihaknya bersama unsur Satuan Kerja (Satker) dari Jayapura terus melakukan pekerjaan pembuangan jalan nasional per tahun sesuai anggaran yang tersedia. "Hingga saat ini jalan nasional Nabire-Jayapura belum nyambung," katanya.
Supriyadi juga mengakui anggaran untuk pembangunan jalan nasional baru relatif kecil dibanding dengan tantangan realisasi ruas jalan nasional yang harus diselesaikan.
"Untuk Satker Nabire tahun ini hanya dapat anggaran Rp15 miliar untuk tiga kilometer jalan dari KM85 ruas Nabire-Kimibay-Legare, termasuk bentang jembatan 80 meter di Sungai Legari," katanya.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar realisasinya lebih cepat tersambung, idealnya anggaran per tahun Rp20 miliar-Rp30 miliar atau 50 miliar.
Supriyadi juga menyebut, ruas Nabire-Jayapura yang dikenal jalur pantai Utara atau pantura ini memang bukan bagian dari proyek prioritas infrastruktur Trans Papua.
"Pada ruas ini, memang masih terhubung dengan transportasi laut untuk menghubungkan antarwilayah, tetapi di daerah Kabupaten Waropen Papua ada daerah terisolir karena di Desember mereka terhalang air tinggi," katanya.
Meski begitu, kata Supriyadi, ruas jalan nasional ini sangat strategis untuk distribusi barang dan jasa.
"Warga selama ini sudah memakai jalan darat untuk daerah yang sudah ada jalan, sebagian masih pakai transportasi laut. Bahkan pesawat. Itu yang buat harga tinggi barang-barang," jelas dia.
Dengan kondisi realisasi anggaran seperti itu, Supriyadi tidak bisa memprediksi kapan ruas Nabire-Jayapura bisa tersambung.
Dia menambahkan, secara umum kendala pembangunan jalan nasional di Papua, termasuk di Nabire-Papua adalah sebagian besar bersifat non teknis misalnya terkait lahan hak ulayat, rendahnya partisipasi masyarakat, sulitnya material dan kondisi geografis.
"Pada titik tertentu, kita ada masalah keamanan, khususnya yang dikenal daerah 'merah'," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
