medcom.id, Manado: Polda Sulawesi Utara turun tangan mengirimkan tim guna menyelidiki konflik antara Pemerintah Kabupaten Bolmong dan PT Conch North Sulawesi Cement (PT CNSC), unit usaha perusahan semen asal Tiongkok.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan Polda Sulut akan mengusut tuntas kasus tersebut.
"Kita telah mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ini agar bisa di proses sesuai aturan," kata Tompo dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com Selasa malam 6 Juni 2017.
Dia menjelaskan pihak perusahaan telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulut pada Selasa 6 Juni 2017 siang. Dalam laporan itu, kata Tompo, disebutkan telah terjadi tindak pidana kekerasan dan pengrusakan secara bersama-sama.
"Kejadiannya pada Senin 5 Juni 2017 di lingkungan pabrik PT CNSC di Jalan Trans Sulawesi, Inobonto Satu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kerusakan bangunan sebanyak 11 unit, 240 buah kaca jendela dan 100 daun pintu pecah," tutur Tompo.
Polda Sulut, lanjut Tompo, menilai kejadian tersebut bisa menimbulkan citra negatif bagi bangsa di mata investor dimana pengerusakan dilakukan oleh aparat pemerintah yang seharusnya bisa menempuh jalur mekanisme yang lebih wajar.
"Sepatutnya ada mekanisme yang lebih wajar untuk memperlakukan investor apalagi investasi ini dari pihak asing," ujar Tompo.
Sekadar informasi, konflik antara Pemkab Bolmong dengan PT CNSC telah mememas beberapa hari belakangan ini. Puncaknya, Senin 5 Juni 2017, terjadi penutupan paksa oleh aparat Satpol PP Pemkab Bolmong.
Sebelumnya, dalam pemberitaan media lokal, Bupati Bolmong Yasty Supredjo Mokoagow menyatakan akan menghentikan aktivitas PT CNSC. Alasannya, perusahaan tersebut tidak dapat menunjukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Eksplorasi dan Eksploitasi, sewaktu dilakukan pertemuan antara pemerintah dan pihak perusahaan.
Sementara itu Direktur Utama PT Conch mengaku semua perinzinan yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Di mana rekomendasi yang digunakan PT CNSC untuk mendapatkan IUP, yang ditandatangani oleh mantan Bupati Salihi B Mokodongan telah kedaluwarsa, dan sampai saat ini pihak perusahaan masih pengurusan permohonan penerbitan IUP ke Pemerintah Provinsi masih dalam proses.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
