Wacana yang berhembus kencang beberapa hari belakangan itu menurut Suwandi tentu akan memberi dorongan bagi pertumbuhan kredit kendaraan. Namun, fasilitas yang kini tengah digodog OJK itu hanya diberikan kepada perusahaan multifinance secara selektif. Yakni hanya kepada perusahaan dengan rasio kredit bermasalah dibawah 1 persen.Pembatasan ini tentu berimbas tidak banyak perusahaan yang bisa ikut menyalurkan kredit murah itu.
"Karena secara industri saja kita dikisaran (rasio kredit macet) 1,8 persen. Jadi kalau bicara dibawah 1 persen tentu tidak banyak yang bisa ikut," kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (10/8/2016).
Lebih lanjut, fasilitas itupun tentu akan diberikan oleh perusahaan secara terbatas kepada nasabah tertentu saja. Yakni nasabah yang diyakini punya kemampuan mengelola resiko dengan baik atau fasilitas bagi pegawai internal perusahaan.
"Mungkin diberikan pegawai grupnya sendiri, atau buat usaha disewakan. Jadi harus ada kepastian dari bagaimana dia membayarnya aman tidak. Itu harus jadi acuan kalau memberikan DP 0 persen," kata Suwandi lagi.
Suwandi yakin bahwa industri pasti berhitung dalam mengelola resiko penyaluran dengan baik. Jika sistem ini berjalan dengan benar, dibatasi oleh prosedur yang ketat, Suwandi pum meyakini tetap akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan kredit kendaraan.
"Tapi signifikan atau tidak, saya belum tahu. Logikanya, kalau DP 0 persen berarti cicilannya lebih tinggi," pungkas Suwandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
