Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPPU Pusat Kamser Lumbanraja. Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki KPPU, hampir setiap musim, pengadaan dan tender selalu memberikan perkara bagi KPPU.
Untuk mengurangi angka perkara pengadaan dan tender ini, KPPU pun melakukan kerja sama atau MoU dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. KPPU juga melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 kepada pelaku usaha yang berada dibawah koordinasi Apindo dan Kadin.
"Dapat dikatakan dengan seringnya perkara pengadaan dan tender di Sumut, maka pemangku kepentingan dan anggaran harus mulai memperbaiki cara dalam pengadaan dan tender tersebut," ujar Kamser Lumbanraja di kantor KPPU Kota Medan Jalan Juanda, Senin (10/10/2016).
Dia menjelaskan masalah yang sering dijumpai yakni adanya mark up dalam penyusunan tender. Harga yang tertera kerap berbeda dengan kenyataan.
"Salah satu cara menguranginya dengan memperbaiki cara penyusunan tendernya. Selama ini yang dilakukan teman-teman dalam berusaha sering kali melakukan kesalahan dalam persaingan usaha," jelasnya.
Terkait hal itu, KPPU Sumut telah memutuskan berbagai perkara. Putusan tersebut juga telah jelas. Ada perusahaan yang harus membayar denda sesuai pelanggaran. Ada juga putusan yang menyatakan beberapa perusahaan yang di rekomendasikan KPPU untuk di blacklist.
"Dengan cara ini kami berharap pelaku usaha dapat sadar. Sekarang ini sudah ada mata yang mengawasi mereka dan tidak segan melakukan tindakan tegas bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran," pungkas Kamser.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
