Jakarta: Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Selasa, 3 September 2019.
"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, dalam keterangan resminya, Rabu, 4 September 2019.
Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen PTPN III untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai non aktif Dirut dan Direksi akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN.
"Kementerian BUMN bersama PTPN III siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini," tambahnya.
KPK telah menetapkan Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019. Penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup.
Penyidik juga menetapkan dua tersangka lain yakni Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana dan bos PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi. Dolly dan Kadek Kertha sebagai penerima suap sedangkan Pieko pemberi suap.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
