"Memang ada wacana pemerintah untuk merevisi aturan yang lama (Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia)," kata Eddy Hussy, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Menurut Eddy, ketentuan yang baru masih digodok sehingga masih belum diketahui seperti apa ambang batas harga properti untuk asing dan sebagainya. Untuk itu, dia menginginkan berbagai pihak bersabar menunggu hasil penggodokan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, diperlukan regulasi zonasi atau pembatasan area terkait dengan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bakal membuka kepemilikan properti untuk pihak asing.
"Perlu regulasi pembatasan berdasarkan zonasi untuk kota-kota besar atau tujuan wisata, misal, Jakarta dan Bali," kata Ali Tranghanda.
Menurut dia, saat ini untuk menggairahkan properti asing perlu adanya penyelerasan dengan kebijakan fiskal dan regulasi agar hak pakai properti asing berjalan efektif di pasar. Ia berpendapat harga properti di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga properti di kelas yang setara di luar negeri.
"Patut jika harga properti bagi pembeli asing lebih mahal dari pembeli domestik. Kalau tiket memasuki warisan dunia situs Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja, atau Universal Studio di Singapura, tarif pelancong internasional lebih mahal dari pelancong domestik, mengapa tidak untuk harga properti dan tarif pajak properti yang dibeli orang asing penduduk Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
