Padahal, kata Jokowi, pemerintah pusat telah menerbitkan 12 paket ekonomi yang berisi kemudahan investasi. Dan hal ini belum direspons oleh pemerintah daerah dengan deregulasi aturan di daerah.
"Ada sekitar 3.000 Perda bermasalah. Saya sudah bilang Pak Menteri Dalam Negeri, tolong Perda-Perda bermasalah ini dihapuskan, tidak perlu dikaji-kaji lagi. Tadi Pak Menteri sudah bisik-bisik ke saya, Juni atau Juli Paling lambat sudah dihapus," kata Jokowi, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Dirinya menambahkan, pemerintah daerah juga harus berinisiatif dalam mengajak investor menanamkan modalnya. Hal ini menurut Jokowi, juga menjadi penerus dari berbagai paket kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat.
"Pandai memasarkan wilayahnya supaya investor mau masuk. Misalnya tawarkan ke investor, kalau Anda mau berusaha, saya tawarkan tanah Rp100.000 per meter. Atau tawarkan tanah di tempat saya Rp50.000 per meter, yang penting investor bisa masuk," jelas dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar investasi di daerah bisa mendorong perputaran uang di sana. Dengan begitu, roda perekonomian di daerah akan mudah digerakkan.
"Kalau perputaran uang cepat, artinya ada arus uang masuk ke sebuah daerah. Itu lah yang namanya menaikkan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
