Dalam hal ini, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diberikan mandat sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk pendanaan lahan agar proses pengadaannya sejalan dengan proses konstruksi dan perencanaan infrastruktur.
"Khusus untuk pengadaan tanah yang diberikan APBN melalui LMAN sejak 2016-2021 adalah Rp105,626 triliun. Di 2022 ini direncanakan LMAN akan bekerja lagi menambah sekitar Rp28,84 triliun. Ini suatu jumlah yang sangat besar yang menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," ujar dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 3 Maret 2022.
Suahasil menambahkan, pembangunan infrastruktur bukan hanya tugas pemerintah pusat saja, namun juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu peran dari pemerintah daerah terus didorong agar mampu melakukan langkah kreatif dan inovatif terkait penciptaan infrastruktur.
Sejak 2020, pemerintah pusat mulai memperkenalkan program pinjaman daerah yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Wamenkeu menyebut ini adalah upaya untuk memastikan pemerintah daerah mampu membangun infrastruktur dengan lebih cepat. Program ini dilaksanakan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang juga merupakan salah satu SMV Kementerian Keuangan.
"Saya minta PT SMI bisa mendorong terus pelaksanaan pinjaman daerah ini untuk mendorong daerah, bukan saja untuk memberikan pendanaan tetapi juga mendorong tata kelola yang baik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Prinsip-prinsip seperti environment, social, and government principles (ESG) harus kita sebarluaskan terus dan saya rasa sangat mungkin kita sebarluaskan ke seluruh Indonesia," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada semangat membangun peradaban dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta manfaat bagi rakyat, khususnya pada perekonomian daerah, nilai tambah industri, pendapatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja.
Perwujudan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan transformasi, inovasi dan dukungan serta komitmen berbagai sektor, yang mencakup dukungan pemerintah melalui APBN, ketersediaan lahan, pembangunan yang mempertimbangkan aspek sustainabilitas, tata kelola, dan lingkungan, inovasi pembiayaan serta pemanfaatan teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
