“Tapi memang belum semua terkover. Jadi, kami terbuka semisal ada yang mengajukan sosialisasi, nanti bisa kami back up,” kata Kasi Peraturan PPh Badan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Setyobudi dalam webinar di Jakarta, Kamis, 16 September 2021.
Ia mengatakan banyak pelaku usaha di beberapa daerah yang sebenarnya telah memiliki perjanjian kerja sama dengan berbagai lembaga vokasi tetapi belum mengusulkan untuk mendapatkan insentif pajak super deduction.
“Kami imbau WP untuk tidak ragu melakukan amandemen perjanjian kerja sama agar sesuai dengan PMK Nomor 128 Tahun 2019 untuk mendapatkan insentif pajak super deduction karena tidak ada risikonya, hanya mengeklaim biaya dari program vokasi yang dijalankan,” terang dia.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menghimbau pemerintah daerah turut dalam sosialisasi insentif pajak super deductible.
Menurut Yulius, program vokasi yang dilaksanakan pelaku industri dengan memanfaatkan super deduction tax baru berjalan di 13 provinsi, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu dengan 42.015 peserta.
“Pemda bisa menjadi fasilitator bagi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan pelaku industri yang sudah terjalin kerja sama untuk melakukan sosialisasi terkait super deductible tax,” katanya.
Apabila pemda belum mengetahui garis besar dari aturan terkait insentif ini, pemerintah daerah bisa menggandeng Direktorat Jenderal Pajak maupun kementerian dan lembaga lain untuk menerangkan secara detail. Diharapkan dengan begini, akan semakin banyak pelaku industri yang tertarik menyelenggarakan program vokasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
