Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.
"Kementerian PUPR itu memiliki aset yang beragam senilai Rp2.217,88 triliun, mulai dari irigasi, bendungan, jalan nasional, dan jalan tol. Itu aset mereka," kata Mundhi, dilansir dari Antara, Sabtu, 18 September 2021.
Selanjutnya Kemenhan memiliki aset senilai Rp1.923,40 triliun yang berupa alutsista dan tanah yang tersebar di berbagai markas TNI. Sementara itu, Kemensesneg memiliki aset senilai Rp640,27 triliun yang kemudian ditambah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Kemudian Kemenhub memiliki aset senilai Rp613,42 triliun, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, dan macam-macam, termasuk balai diklat dan kampus-kampus perhubungan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Kemendikbud memiliki aset Rp451,82 triliun dengan kampus dan universitas yang dikelola mereka. Sementara itu, Polri memiliki aset dengan nilai Rp408,40 triliun. Mundhi mengatakan BMN memiliki kontribusi yang beragam untuk negara, antara lain sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk itu, BMN digunakan untuk memenuhi persyaratan underlying saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Kemudian pemerintah juga menggunakan BMN untuk mendorong perekonomian negara, misalnya dengan pembangunan jalan tol yang membuat distribusi barang di Indonesia lebih cepat dan lebih berdaya saing dibandingkan negara lain.
Selanjutnya, dengan memanfaatkan BMN, pemerintah juga mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) misalnya dengan menyewakan suatu BMN. Bahkan, dengan BMN pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan, misalnya, saat covid-19 pemerintah menggunakan BMN seperti Wisma Atlet sebagai tempat isolasi.
"Ini jadi menghemat anggaran daripada harus membangun gedung baru," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
