Revisi tersebut, kata Ani, merupakan respons pemerintah yang mengakomodir reaksi dari masyarakat terutama UMKM yang memiliki kekhawatiran atas penentuan threshold Rp200 juta.
"Maka kami coba lakukan revisi untuk memberikan ketenangan pada masyarakat. Revisi tersebut adalah yang memberikan azaz keadilan," kata Ani dalam konferensi pers di kantor DJP Pusat, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Jumat 9 Juni 2017.
Baca: Meninggalkan Era Sembunyi Pajak
Atas reaksi tersebut, lanjut Ani, maka pemerintah fokus dan memberikan perhatian pada saldo rekening dengan jumlah minimal Rp1 miliar yang diharuskan dilaporkan ke otoritas pajak.
Ani pun mengatakan, dengan menaikkan threshold akan mengurangi beban lembaga keuangan untuk melaporkan. Karena tentu dalam mengelola pelaporan tersebut butuh biaya administrasi.
"Kalau batas cukup tinggi maka beban administrasi pelaporan akan menjadi lebih kecil," ujar dia.
Dirinya menyatakan, sebenarnya kebijakan ini justru pro masyarakat kecil dan pro keadilan sebab penerimaan pajak sangat penting untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera.
"Makin kuat penerimaan pajak, makin kuat juga peran pemerintah dalam mencapai hal tersebut. Sebaliknya, makin kecil penerimaan pajak, makin Anda enggak bayar pajak, maka peran pemerintah juga kecil melalui APBN," jelas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
