Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp124,1 triliun maupun 2020 yang sebesar Rp97,5 triliun, serta 2019 yang sebesar Rp91,4 triliun.
“Untuk perlindungan sosial ini melonjak tinggi bahkan tiga tahun berturut-turut bansos sebagai shock absorber lebih tinggi daripada tahun lalu yang Rp124,1 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip Selasa, 24 Mei 2022.
Realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp129 triliun ini meliputi belanja K/L Rp63,5 triliun, non K/L Rp58 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp7,4 triliun.
Untuk realisasi anggaran perlindungan sosial dari belanja K/L Rp63,5 triliun disalurkan melalui TNI dan Polri Rp1,1 triliun, Kementerian Sosial Rp38,8 triliun, Kementerian Kesehatan Rp13,4 triliun, serta Kemendikbudristek Rp9,6 triliun.
Kinerja belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran PKH Tahap II kepada 10 juta keluarga, bantuan Kartu Sembako dua bulan untuk 18,8 juta keluarga dan BLT kepada 19,3 juta keluarga. Sementara kinerja belanja oleh Kementerian Kesehatan dilakukan untuk penyaluran bantuan iuran PBI JKN kepada rata-rata 84,9 juta jiwa.
Untuk kinerja belanja non K/L sebesar Rp58 triliun dimanfaatkan untuk subsidi LPG sebesar Rp30,5 triliun dan subsidi bunga KUR sebesar Rp7,7 triliun. Terakhir, untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa untuk 6,1 juta KPM sebesar Rp7,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
