"Langkah pertama yang kita lakukan, dari Kemenkes menentukan berapa target dari vaksinasinya. Jadi ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan WHO," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 21 Desember 2020.
Dari rekomendasi yang ada, Sri Mulyani mengungkapkan vaksinasi dilakukan kepada 70 persen dari total populasi masyarakat. Artinya, di Indonesia akan ada sekitar 182 juta orang yang akan mendapatkan vaksinasi secara gratis dari pemerintah.
"Kedua, kita akan menghitung berdasarkan berapa dosis yang harus disuntikkan. Kalau sekarang semua rata-rata vaksin harus dua kali dilakukan penyuntikan, berarti kita harus menyediakan 182 juta kali dua dosis," ungkapnya.
Kemudian, pemerintah akan menghitung juga keberhasilan (efficacy) dari vaksin yang ada. Apabila efficacy-nya sebesar 90 persen, maka pemerintah akan menyediakan vaksin sebanyak 182 juta ditambah 10 persen untuk menjamin keberhasilannya.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga harus mempertimbangkan kerusakan (wastage) dari jumlah vaksin yang ada. Pasalnya dengan negara sebesar Indonesia, maka kemungkinan masalah akibat distribusi vaksin tersebut tetap harus diperhitungkan oleh pemerintah.
"Kalau semua sudah dihitung, kita juga akan menghitung mengenai berapa jumlah tenaga kesehatan, prioritasnya seperti apa, maka kami akan bisa mendapatkan hitungan mengenai kemungkinan berapa (anggaran) yang dibutuhkan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
