Jakarta: Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo menyebutkan terdapat 10 k/l yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022.
"Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing, Kamis, 4 Agustus 2022.
Wawan merinci, 10 k/l yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebesar Rp7 triliun atau naik 15 persen (yoy) dari Rp6 triliun di tahun lalu, dan sudah mencapai 33,1 persen dari target Rp21 triliun.
PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.
Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik satu persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB, serta SIM.
Ketiga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari target Rp6,9 triliun.
Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.
Keempat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa, dan re-entry permit.
Kelima Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.
Keenam Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun
Ketujuh Kementerian Agama sebanyak Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.
Penurunan turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA sebesar Rp0,32 triliun. Angka itu turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.
Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.
Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.
Kesembilan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.
Terakhir Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.
Sementara PNBP pada K/L lainnya dan BUMN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun atau turun 18,4 persen (yoy) dari Rp37,8 triliun. Ini karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 sebesar Rp9,66 triliun.
Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp71 triliun.
Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun.
"Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing, Kamis, 4 Agustus 2022.
Wawan merinci, 10 k/l yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebesar Rp7 triliun atau naik 15 persen (yoy) dari Rp6 triliun di tahun lalu, dan sudah mencapai 33,1 persen dari target Rp21 triliun.
PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.
Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik satu persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB, serta SIM.
Ketiga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari target Rp6,9 triliun.
Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.
Keempat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa, dan re-entry permit.
Kelima Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.
Keenam Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun
Ketujuh Kementerian Agama sebanyak Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.
Penurunan turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA sebesar Rp0,32 triliun. Angka itu turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.
| Baca juga: Mantap, Kenaikan PPN Bikin Penerimaan Negara Bertambah Rp13,95 Triliun |
Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.
Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.
Kesembilan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.
Terakhir Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.
Sementara PNBP pada K/L lainnya dan BUMN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun atau turun 18,4 persen (yoy) dari Rp37,8 triliun. Ini karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 sebesar Rp9,66 triliun.
Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp71 triliun.
Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
