Menurut Presiden, kekurangan bayar yang dikeluhkan PT Pupuk Indonesia (Persero) itu disebabkan pemerintah masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tagihan yang harus dibayarkan pemerintah.
"Kalau sudah diaudit, (prosesnya) rampung, pasti dibayar," kata Presiden Jokowi ketika ditemui seusai melakukan pelepasan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Kepala Negara menjelaskan mekanisme audit harus dilakukan sebelum pemerintah membayar tagihan.
"Kamu harus ngerti mekanisme itu. Enggak langsung tagih, bayar, tagih, bayar. Penagihan harus oke dulu, baru (audit) selesai, baru dibayar," kata Presiden Jokowi.
| Baca juga: Tambahan Pupuk Subsidi Diharapkan Bisa Benar-benar Wujudkan Swasembada Pangan |
Bos Pupuk Indonesia ngeluh diutangin
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan kurang bayar atau utang pemerintah untuk pembayaran pupuk bersubsidi sebesar total Rp10,48 triliun selama periode 2020-2023.
Rahmad pun mengakui, kekurangan bayar tersebut disebabkan oleh proses audit yang masih dilakukan oleh BPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
