Pasalnya, pasar, dunia usaha, perbankan, hingga investor membutuhkan kepastian mengenai ke mana arah kebijakan pemerintah. Di tengah tingginya biaya modal global dan kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan yang terukur dan konsisten menjadi semakin penting.
Baca juga: Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru, Ini Tantangan Berat yang Menantinya |
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan kredibilitas fiskal tetap harus menjadi fondasi. Namun, kredibilitas pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari seberapa kecil defisit APBN.
“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya,” ujar Fakhrul.
Menurut dia, pasar pada dasarnya ingin mengetahui satu hal sederhana yakni setelah kebijakan A, pemerintah akan melakukan apa?
Persoalan ini menjadi semakin penting karena pemerintah kini memiliki banyak instrumen ekonomi, mulai dari APBN, Saldo Anggaran Lebih (SAL), surat berharga negara (SBN), BUMN, Danantara, hingga perusahaan pembiayaan pemerintah.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memiliki instrumen seperti suku bunga, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), likuiditas, dan kebijakan stabilisasi rupiah.
Artinya, Indonesia sebenarnya sudah punya banyak “alat”. Tantangannya sekarang adalah memastikan alat-alat tersebut digunakan dalam urutan yang tepat.
Fakhrul menyebut policy sequence sebagai salah satu pekerjaan penting Menteri Keuangan baru. Setiap kebijakan perlu punya jawaban yang jelas siapa yang bertindak, kapan dilakukan, dan target apa yang ingin dicapai.
“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” katanya.
Contohnya, keputusan menempatkan atau menarik SAL tidak bisa dilepaskan dari kondisi likuiditas yang sedang dikelola BI. Begitu juga penerbitan SBN perlu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan pergerakan arus modal. Dengan kata lain, satu kebijakan pemerintah bisa memengaruhi kebijakan lembaga lain. Karena itu, koordinasi menjadi kunci.
Namun, koordinasi bukan berarti semua lembaga harus melakukan hal yang sama. Yang lebih penting adalah setiap institusi memahami langkah yang sedang dilakukan lembaga lain dan dampaknya terhadap perekonomian.
“Koordinasi bukan berarti semua institusi harus melakukan hal yang sama. Koordinasi berarti mereka tahu apa yang sedang dilakukan institusi lain dan memahami bagaimana neracanya saling bertemu,” ujar Fakhrul.
Terjebak kepada Instrumen
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak menjadikan instrumen sebagai tujuan akhir. Likuiditas, yield rendah, maupun defisit yang kecil pada dasarnya merupakan alat atau indikator antara untuk mencapai target ekonomi yang lebih besar.Misalnya, ketika SAL ditempatkan di perbankan, pemerintah perlu menjelaskan apa targetnya. Apakah untuk menurunkan biaya dana, mendorong kredit, meningkatkan investasi, atau menjaga pertumbuhan ekonomi?
Hal yang sama berlaku ketika pemerintah berupaya menjaga yield SBN. Pasar perlu mengetahui untuk tujuan apa kebijakan tersebut dilakukan dan sampai kapan akan berlangsung.
“Instrumen jangan berubah menjadi target,” tegas Fakhrul.
Menurut dia, target yang jelas juga membuat pemerintah lebih mudah mengevaluasi apakah sebuah kebijakan benar-benar bekerja. Jika tidak efektif, pemerintah bisa menentukan kapan kebijakan tersebut perlu dihentikan atau diubah.
“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya.
Tantangan lainnya adalah mengelola hubungan dengan BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, dan berbagai lembaga pemerintah. Pasalnya, kebijakan ekonomi sekarang tidak bekerja hanya di satu “meja”. Dampaknya bisa bergerak dari APBN ke sistem keuangan, sektor usaha, pasar modal, hingga neraca investasi pemerintah.
“Menteri Keuangan bukan hanya mengelola APBN. Dalam praktiknya ia berada di persimpangan neraca pemerintah, bank sentral, perbankan, BUMN, dunia usaha dan investor,” ujar Fakhrul.
Karena itu, menurut dia, kemampuan mengelola stakeholder kini menjadi bagian dari pengelolaan ekonomi makro. Perbedaan pandangan antarlembaga merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai membuat arah kebijakan menjadi sulit ditebak.
Menjaga APBN Tetap Sehat
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan baru tetap menghadapi tugas klasik: menjaga disiplin anggaran dan kredibilitas batas defisit. Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa APBN yang sehat tidak otomatis berarti defisit harus ditekan sekecil mungkin.“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” katanya.
Karena itu, pemerintah perlu melihat hubungan APBN dengan BUMN, Danantara, perusahaan pembiayaan pemerintah, serta berbagai kewajiban kontinjensi secara lebih menyeluruh.
Jangan sampai defisit terlihat lebih kecil di atas kertas, tetapi risikonya justru berpindah ke neraca lain. “Keseimbangan anggaran yang sehat bukan sekadar membuat defisit terlihat kecil. Jangan sampai APBN terlihat semakin ringan karena sebagian risiko hanya berpindah neraca, tempat, atau waktu,” ujar Fakhrul.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga fiscal buffer. Pemerintah memang perlu berhati-hati dalam menggunakan anggaran, tetapi konsolidasi fiskal yang terlalu cepat juga berisiko apabila sektor swasta belum sepenuhnya mampu menjadi mesin pertumbuhan.
“Fiscal prudence bukan berarti selalu membelanjakan lebih sedikit. Prudence berarti tahu kapan harus menyimpan kapasitas, kapan menggunakannya, dan untuk apa kapasitas itu digunakan,” katanya.
Pajak Bukan Sekadar Kejar Tax Ratio
Dari sisi penerimaan, pekerjaan Menteri Keuangan baru juga tidak berhenti pada upaya menaikkan tax ratio. Fakhrul menilai persoalan penerimaan pajak juga berkaitan dengan struktur ekonomi Indonesia. Jika aktivitas ekonomi formal belum berkembang cukup besar, basis pajak pun akan sulit melebar.“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, strategi penerimaan perlu berjalan beriringan dengan digitalisasi transaksi, integrasi data, peningkatan kepatuhan, perluasan akses keuangan, serta pemberian insentif agar masyarakat dan pelaku usaha mau masuk ke sektor formal.
Namun, formalisasi ekonomi juga tidak boleh hanya berarti pemerintah semakin mudah menarik pajak.
Menurut Fakhrul, masyarakat dan dunia usaha perlu mendapatkan manfaat yang jelas ketika masuk ke sistem formal, seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, pasar yang lebih luas, layanan pemerintah yang lebih baik, hingga biaya transaksi yang lebih rendah.
“Formalisasi jangan hanya berarti pemerintah semakin mudah melihat dan memungut pajak. Formalisasi harus memberikan sesuatu kembali,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan penerimaan tidak hanya mengandalkan wajib pajak yang sudah berada dalam sistem. Basis penerimaan juga bisa tumbuh karena semakin banyak aktivitas ekonomi masuk ke sektor formal.
“Strategi pajak yang berkelanjutan adalah membuat kuenya semakin besar dan semakin banyak aktivitas ekonomi masuk ke dalamnya,” ujar Fakhrul.
Pada akhirnya, Menteri Keuangan baru tidak harus terjebak dalam pilihan antara kebijakan fiskal yang konservatif atau ekspansif. Yang lebih penting adalah menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan ruang fiskal tersebut bisa digunakan ketika ekonomi membutuhkan dukungan.
“Kita menjaga neraca pemerintah bukan supaya neraca itu diam. Kita menjaganya agar mempunyai kekuatan ketika suatu hari perlu digunakan,” kata Fakhrul.
Oleh karena itu, konsolidasi fiskal perlu mempertimbangkan kondisi permintaan domestik dan kemampuan sektor swasta menjadi mesin pertumbuhan. Disiplin fiskal bukan semata-mata soal mengurangi belanja, tetapi juga memastikan pemerintah tetap punya ruang untuk bergerak ketika kondisi ekonomi berubah.
Dengan begitu, tantangan Menteri Keuangan baru bukan cuma membuat angka APBN terlihat sehat. Pekerjaan yang lebih besar adalah membangun arsitektur kebijakan yang jelas, konsisten, terukur, dan mudah dibaca pasar. Semakin jelas jawaban atas empat pertanyaan tersebut, semakin kecil ketidakpastian yang harus ditanggung pelaku ekonomi.
