Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, pemerintah akan membuat perjanjian dengan Minarak Lapindo Jaya terkait aset yang bakal dijaminkan. "Pemerintah akan buat perjanjian dengan Lapindo apa aset yang akan diagunkan. Misalnya tanah, nanti semua sertifikatnya (tanah) dipegang pemerintah," ujar Askolai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015).
Menurutnya, pemerintah akan memberi tenggat waktu pelunasan pembayaran dana senilai Rp781,7 miliar. Dalam hal ini, akan ada penandatanganan perjanjian (MoU).
"Kita kasih jangka waktu untuk mengembalikannya. Bisa empat tahun atau lebih. Kalau dia (Lapindo) bisa memenuhi, aset dikembalikan. Kalau nggak, ya jadi milik pemerintah. Tapi kita belum tahu MoU kapan diteken," tegas dia.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menegaskan, pemerintah berhak memiliki aset Minarak Lapindo, jika dalam jangka waktu yang disepakati tak bisa mengembalikan. "Buat kesepakatan, kalau menalangi ada kepastian soal jaminan. Kalau gak, asetnya Lapindo berupa lahan yang dibebaskan cukup luas itu menjadi aset pemerintah," tutur Enny.
Menurut Enny, yang menjadi persoalan saat ini apakah jaminan yang diberikan Minarak Lapindo sesuai dana yang ditalangi pemerintah. Kalau tidak, akan merugikan negara. "Pertanyaannya apakah nilai lahannya bisa meng-cover pinjaman? Sekarang logikanya, jaminan harus lebih tinggi dari pinjaman, kalau gak negara rugi. Maka dari itu butuh penilaian akuntan publik," jelas Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
