| baca juga: Ma'ruf Amin Beberkan Langkah-langkah RI Jadi Raksasa Ekonomi Baru |
"Harapan kita di 2045 adalah pendapatan per kapita kita menuju high income country. Untuk mendukung visi tersebut maka kita berharap FDI kita 4,5 persen dari PDB," katanya dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja terkait Lembaga Pengelola Investasi, dikutip dari Antara, Rabu, 5 Oktober 2022.
Visi 2045 merupakan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga masuk sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia. Rio menyebutkan Indonesia harus keluar dari middle income trap pada 2036 dengan PDB per kapita pada tahun tersebut sudah di atas USD12.233, sehingga pada 2045 bisa menembus USD23.199.
Secara rinci, PDB per kapita Indonesia pada 2015 baru sebesar USD3.377, sedangkan pada 2020 mulai naik menjadi USD4.546 dan ditargetkan pada 2025 mencapai USD6.305 yang terus meningkat pada 2030 sebesar USD8.804.
Di sisi lain, rasio utang terhadap PDB semakin tinggi akibat pandemi covid-19 yaitu mencapai 41,1 persen pada 2021 yang meningkat dari 39,4 persen pada 2020, 30,2 persen pada 2019 dan 29,8 persen pada 2018.
"Sedangkan batasan Undang-Undang Keuangan Negara hanya sampai 60 persen," katanya.
Oleh sebab itu, Rio menegaskan Indonesia membutuhkan sebuah lembaga untuk memperbaiki iklim investasi di Tanah Air sehingga pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority (INA).
INA yang merupakan lembaga sui generis ini dibentuk berdasarkan UU dan memiliki tanggung jawab untuk memberi keyakinan kepada investor atas kredibilitas dan persepsi secara internasional. Pembentukan INA bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
INA yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini memiliki target untuk mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat termasuk meningkatkan FDI sehingga berkontribusi memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Menurut Rio, INA akan mampu membantu pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendanaan seperti pembangunan infrastruktur yang sepanjang 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun.
Mayoritas kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur Rp6.445 triliun akan dipenuhi pihak swasta yaitu 42 persen karena porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 37 persen sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya 21 persen.
"Terdapat gap antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan pembangunan," kata Rio.
INA diharapkan dapat menarik para investor mengingat beberapa sovereign investors tertarik melakukan investasi tetapi memerlukan mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan.
"Ketika kita mencari mitra yang kelasnya sovereign, mereka ingin mitra di Indonesia juga sovereign karena mempertimbangkan tingkat risikonya. Kalau ada INA maka we are at the equal level, sama-sama sovereign," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
