"Kita tidak ingin antara pengusaha dan buruh terjadi suatu perbedaan pandang sepanjang tahun. Maka itulah perlu aturan yang jelas, baik jelas untuk buruh dan tentu pengusaha. Makanya (keluar) rumusan kemarin itu," ujar JK, ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).
Kepastian tersebut, lanjut dia, diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik dalam membangun perekonomian bangsa. Dengan demikian, pelaku usaha pun mampu meningkatkan produktivitas mereka dan tak melakukan PHK kepada para pekerjanya.
Soal upah, jelas JK, pemerintah mendorong pada daerah-daerah yang belum memberikan upah minimum setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk ditingkatkan. Caranya, yakni dengan formulasi pengupahan sesuai hitungan yang telah disepakati.
"Karena setiap tahun penghasilan tergerus dengan inflasi, maka kita tambah (upah tenaga kerja) dengan inflasi. Sebagai bonus produktifitas yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, maka (dalam formulasi pengupahan) kita tambahkan dengan pertumbuhan ekonomi supaya stabil pendapatan itu untuk hidup layak," pungkas JK.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan selalu naik setiap tahunnya. Formulasi penghitungan UMP tahun berikutnya berdasarkan hitungan UMP tahun berjalan saat ini dikali hasil dari besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
