"Antara lain UU tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat," tutur pria yang akrab disapa Jokowi ini, saat membacakan Pidato Kenegaraan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR 2016 di Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Selanjutnya, ada pula Undang-Undang tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air.
Sementara dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah saat ini sedang membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.
"DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja," tambah dia.
Selain itu, lanjut Jokowi, dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta optimalisasi peran komisi dan anggota Dewan.
"DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan Pemerintah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
