Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI. Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kementerian dan lembaga akan berusaha untuk tidak melakukan perubahan dalam APBN 2018.
"Kami dalam hal ini berusaha untuk tidak melakukan adjustment atau perubahan. Namun di 2018 bapak presiden sudah menginstruksikan sedapat mungkin tidak dilakukan APBN perubahan," kata Sri Mulyani di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Senin 4 September 2017.
Sri menyampaikan, nantinya kementerian dan lembaga diminta untuk lebih teliti supaya tidak ada APBNP, terutama kepada sejumlah program prioritas.
"Jadi memang kalau perlu secara lebih teliti melihat data dari masing-masing Kementerian lembaga. Jadi secara prioritas bisa detil dimasukan dan dietapkan. Sehingga jangan ditengah jalan program prioritas belum masuk," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
