"Kami katakan tidak ada target seperti itu, jaksa agung, kepolisian dan aparat penegak hukum lain juga," kata Harry, dalam kunjungan ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Kamis (27/8/2015).
Harry menceritakan bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengumpulkan kepala daerah dan aparat penegak hukum di Istana Bogor. Saat itu, Presiden intinya mendorong peningkatan penyerapan anggaran. Sebab, ada dana Rp250 triliun belanja di daerah yang tidak terserap, kemudian bertambah menjadi Rp270 triliun.
"Ada ketakutan kalau belanja itu dikriminalisasi, kami katakan tidak ada target seperti itu, jaksa agung juga," ungkap mantan wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.
Harry menjelaskan prinsip pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel harus tetap dikedepankan untuk menjamin penggunaan anggaran yang baik. "Pimpinan harus menjamin pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel. Kalau tidak, uang akan ke mana-mana, tidak ke rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut Harry berharap agar para pimpinan instansi bisa merespon cepat dan menyelesaikan sebuah persoalan bila BPK menemukan adanya temuan yang mencurigakan. "Kalau ada temuan mohon diselesaikan selama menjabat. Kalau tidak urusannya dengan aparat hukum," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
