Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengingatkan jangan sampai predikat itu berkebalikan dengan kenyataan.
"Pemerintah harus membuktikan memang kita layak investasi dengan membuat iklim investasi yang kondusif, bukan malah mendegradasi," ujar Hariyadi saat dihubungi, Rabu, 7 Maret 2018.
Perlunya pemerintah membuktikan, kata Hariyadi, karena dalam kenyataan, salah satu masalah yang mencolok dan tidak baik untuk iklim investasi ialah buruknya koordinasi antarpemerintah, baik pemerintah pusat dengan daerah maupun antarkementerian.
Baca: Indonesia Peringkat ke-2 Negara Terbaik untuk Berinvestasi
"Contoh soal impor garam industri, waktu itu udah tahu stoknya habis, tetapi tidak boleh impor, terus (kelangsungan) pabrik makanan dan minuman gimana? Ini kan bisa membalikkan pandangan internasional yang baik ke kita," tukasnya.
Pelemahan rupiah pun sangat diperhitungkan investor sehingga kemampuan pemerintah dan BI dalam menjaga nilai tukar sangat krusial.
Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri pun melihat meskipun Indonesia meraih peringkat kedua sebagai negara layak investasi dari US News, masih banyak tugas besar yang perlu dilakukan agar pemerintah tidak terlena dan terlalu percaya diri. Salah satunya terkait konsistensi kebijakan dalam menggaet investasi.
Menurut Yose, meskipun ada banyak usaha untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, usaha-usaha itu banyak yang belum berjalan dengan baik.
"Ketidakpastian kebijakan dan regulasi juga masih tinggi. Persoalan terkait investasi di lahan reklamasi merupakan contoh bagaimana kebijakan bisa dengan cepat berubah," ujar Yose.
Sebelumnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea menyatakan keyakinannya bahwa dengan status layak investasi, target realisasi investasi 2018 sebesar Rp765 triliun yang dicanangkan pemerintah akan dapat diraih. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
