Mengalir derasnya dana asing ke pasar keuangan domestik tersebut utamanya berasal dari pasar saham sebanyak Rp6,68 triliun. Sayangnya, di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dana asing justru minggat (jual neto/outflow) sebesar Rp1,11 triliun.
"Berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Februari 2022 year to date (ytd), nonresiden beli neto Rp2,57 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp10,85 triliun di pasar saham," ungkap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari rilis Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah, Sabtu, 12 Februari 2022.
Adapun premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 92,80 basis poin (bps) per 10 Februari 2022 dari 91,10 bps per 4 Februari 2022. CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN.
Semakin besar skor CDS, maka risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya jika skor semakin kecil, maka risiko investasinya juga semakin rendah.
Tak memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah
Meskipun demikian, mengalirnya modal asing ke pasar keuangan domestik tak memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garuda tersebut justru melemah pada perdagangan akhir pekan ini.Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.347 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah lima poin atau setara 0,03 persen dari posisi Rp14.342 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di posisi Rp14.340 per USD. Sedangkan pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.359 per USD atau turun 15 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.344 per USD.
Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.
"Termasuk melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan," tutup Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
