"Ini yang dikatakan dana desa ada di rekening kas desa dan kita harap ini dipakai semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sesuai kebutuhan desa," kata Suahasil dalam webinar, Rabu, 29 September 2021.
Ia menjelaskan tahun ini pemerintah meminta setidaknya delapan persen dari dana desa di setiap desa untuk menangani covid-19. Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun di 2021.
Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa besaran dana desa terus meningkat setiap tahun.
Pada 2015, pemerintah baru menyalurkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Jumlah anggaran dana desa pun jauh meningkat menjadi Rp68 triliun untuk sekitar 74 ribu desa pada 2022 yang akan datang.
"Sehingga rata-rata dana desa yang diterima setiap desa meningkat lebih dari tiga kali. Di 2015 rata-rata per desa menerima sekitar Rp280 juta, di 2021 sudah mencapai Rp960 juta," ucap Suminto dalam kesempatan yang sama.
Suminto berharap dana desa efektif membangun dan mengurangi kemiskinan di desa yang pada Maret 2021 mencapai 13,20 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dana desa diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dan pembangunan manusia lain termasuk pembangunan infrastruktur dasar desa," imbuhnya.
Suminto pun berharap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa.
"Sehingga diharapkan di satu sisi BPR dapat mendapatkan benefit dari adanya dana desa. Kemudian dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya aktivitas perbankan juga akan terdorong, termasuk di BPR," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
