| baca juga: Kadin Bersinergi Dorong Geliat Ekonomi Kawasan Timur Indonesia |
“Ekonominya menyusut, growth-nya negatif, tapi tidak terjadi guncangan dalam sistem keuangan. Ini yang kita katakan menjaga Indonesia selama pandemi,” katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Nusa Cendana di Kupang, NTT dikutip dari Antara, Jumat, 22 September 2022.
Wamenkeu Suahasil menyampaikan perlambatan ekonomi akibat pembatasan sosial tidak dapat dihindarkan, namun pemerintah bertekad menjaga kestabilan sistem keuangan.
Upaya yang diambil pemerintah melalui bauran kebijakan yang terkoordinasi dalam rangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dimulai dari Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan fasilitas relaksasi untuk kredit yang terdampak pandemi covid-19, termasuk juga penyediaan dana bagi UMKM serta restrukturisasi kredit untuk pelaku usaha UMKM.
Kemudian pemerintah menerbitkan Perppu yang mengatur penyesuaian batas defisit APBN, penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah hingga insentif dan fasilitas perpajakan.
“Pemerintah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat PEN. Nah ini merupakan pengeluaran ekstra dan angka angka ini tidak sedikit,” ucapnya.
Tercatat pemerintah menganggarkan Rp575,9 triliun untuk PEN 2020 yang digunakan pada sektor penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi serta insentif usaha.
Kemudian untuk PEN 2021 sebanyak Rp655,14 triliun, penambahan biaya tersebut dikarenakan adanya lonjakan kasus covid-19 varian delta. Sedangkan untuk 2022, PEN berjumlah Rp455,6 triliun yang digunakan untuk penanganan kesehatan, perlinsos, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Usai memberikan kuliah umum, Suahasil menyampaikan kepada awak media ia berterima kasih kepada Universitas Nusa Cendana yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Dia berharap para mahasiswa mampu memahami cara pemerintah berfikir dan men-design kebijakan menghadapi pandemi covid-19.
“Mahasiswa sangat antusias ingin bertanya lebih lanjut dan ingin mengetahui lebih banyak. Saya meminta seluruh staf Kementerian Keuangan yang ada di NTT, di Kupang untuk terus membangun hubungan sehingga bisa menjelaskan secara kontiniu apa yang dilakukan oleh APBN dan apa yang kita pantau dari APBD dan bagaimana negara hadir melindungi masyarakat saat menghadapi pandemi,” jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
