"1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai. Kami juga menyadari mengenai hal ini," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual di Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.
Bahkan, Sri Mulyani menyebut pihaknya telah secara spesifik menanyakan perihal bagaimana peran dewan pengawas (dewas) untuk menjamin tata kelola yang baik. Tujuannya adalah agar LPI bisa menghindari kasus seperti yang dialami oleh 1MDB di Malaysia.
"Karena itu pondasi transparansi akuntabilitas perlu dibangun. Terutama nanti di dalam keputusan awal dewas yang merupakan peraturan awal yang menjadi pondasi dewan direktur melaksanakan tugas," ungkapnya.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, nantinya audit terhadap LPI akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diusulkan oleh dewas bukan dewan direksi. Kalaupun tidak diaudit KAP, tidak berarti akan mengurangi kriteria tata kelola dan governance.
"Bahkan juga akan mendekatkan apa yang disebut praktik transparansi dan akuntabilitas terbaik yang bisa kita adopsi dalam membangun tata kelola dari SWF kita," pungkas dia. .
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
