Ilustrasi aset kripto - - Foto: dok AFP
Ilustrasi aset kripto - - Foto: dok AFP

Pengenaan Pajak Diharapkan Berefek Positif ke Industri Kripto

Eko Nordiansyah • 10 April 2022 12:30
Jakarta: Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022.
 
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda berharap pengenaan pajak terhadap aset kripto dapat memberikan dampak positif pada industri tersebut.
 
"Kami yakin peraturan pajak ini dibuat dengan niat dan tujuan yang baik oleh pemerintah. Ini juga merupakan langkah yang baik untuk mendukung berkembangnya industri aset kripto yang dipandang memiliki legitimasi yang kuat," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 10 April 2022.
 
Dengan adanya beleid yang baru ini, ekosistem industri aset kripto dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara. Apalagi transaksi aset kripto dalam negeri tumbuh begitu pesat dalam dua tahun terakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun, pemberlakuan pajak tersebut masih perlu pembahasan yang mendalam dengan unsur hati-hatian," ungkapnya.
 
Perdagangan aset kripto di Indonesia akan mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penghasilan atau PPh yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022.
 
Adapun tarif PPN yang dikenakan ialah 0,11 persen dari nilai transaksi kripto. Sementara itu, para penjual aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi.
 
Untuk pedagang yang tak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maka tarif pajak yang dipungut berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22 persen untuk PPN dan 0,2 persen sebagai Pajak Penghasilan (PPh).
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif