Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. FOTO: Kemenko Perekonomian
Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. FOTO: Kemenko Perekonomian

Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Dukung Capaian Inklusi Keuangan

Eko Nordiansyah • 21 Mei 2022 11:15
Jakarta: Indeks inklusi keuangan di Indonesia pada 2021 mencapai 83,6 persen, meningkat dari 2020 sebesar 81,4 persen. Beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan.
 
Namun di sisi lain, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Literasi keuangan baru mencapai 38,03 persen, sementara literasi keuangan syariah yaitu 20,1 persen. Untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus melakukan edukasi dan sosialisasi.
 
Selain kepada masyarakat umum, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan kepada kalangan santri dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sekitar pondok pesantren (ponpes) sebagai kelompok prioritas, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
 
Indonesia sendiri memiliki lebih dari 30 ribu ponpes dan lebih dari 4,2 juta santri. Sebagian ponpes tersebut mempunyai potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMK yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal.
 
"Tujuan akhir inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari sisi ponpes, inklusi keuangan sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat di sekitar ponpes," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Mei 2022.
 
Iskandar menjelaskan poin penting rencana kolaborasi dari para mitra untuk mengembangkan kemandirian ekonomi ponpes. Selain itu, juga untuk mencapai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan santri dengan para mitra keuangan inklusif, seperti Bank BSI, Bank BJB, Pegadaian Syariah, Bulog, Pupuk Indonesia, Jamkrindo, Askrindo, LPDB-KUMKM, Perkumpulan Tenaga Kerja Purna & Keluarga (Pertakina), CJM Farm, dan PT Sarjana Membangun Desa.
 
"Kerja sama antara stakeholder keuangan konvensional atau syariah di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan agar kegiatan atau program yang ditetapkan, khususnya inklusi keuangan bagi ponpes, dapat diakselerasi dan diperluas secara terstruktur dan berkesinambungan," pungkas dia.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif