Ani, biasa ia disapa, mengatakan hadirnya UU ini juga menghapus keraguan komitmen Indonesia pada transparansi sistem keuangan untuk kepentingan perpajakan. Tentu hal semacam ini diharapkan memberi efek positif bagi perekonomian di dalam negeri.
"Dengan disahkannya Perrpu ini jadi UU maka memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap mengimplementasikan AEoI pada 2018," kata Ani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017.
Dirinya mengatakan, dengan berpartisipasinya Indonesia maka bisa secara otomatis mendapatkan informasi keuangan milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di negara mitra AEoI yang selama ini sulit untuk dideteksi dan diakses oleh Ditjen Pajak.
Lebih jauh, sambung Ani, ikutnya Indonesia dalam AEoI sebagai langkah untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan pajak agar lemih optimal. Tentu penerimaan pajak yang maksimal akan memberi efek positif bagi pergerakan ekonomi, termasuk mencapai sejumlah target.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merestui upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengintip data nasabah lembaga keuangan termasuk di dalamnya perbankan.
Hal tersebut dibuktikan dari persetujuan DPR untuk mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang pertukaran akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) menjadi UU dalam Sidang Paripurna ke 33 DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
