"Pemerintah membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
TEPRA akan diketuai oleh Mardiasmo. Lalu wakil ketua diisi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, TEPRA akan memiliki fungsi pokok untuk menemukan hambatan penyerapan anggaran. Serta meningkatkan kualitas.
Mardiasmo mengatakan saat ini sedang menyusun Inpres tentang TEPRA. Tim itu akan melaporkan setiap perkembangan kepada Presiden di sidang kabinet.
TEPRA juga akan membuat integrasi sistem bagi kementerian/Lembaga (K/L) memasukkan laporan penyerapan anggaran setiap saat.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menuturkan TEPRA akan diperluas fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan lahan, pemakaian kawasan hutan, dan penegakan hukum. Selain penyelesaian permasalahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Tim ini diharapkan membuat belanja K/L lebih cepat, dan tidak menumpuk di akhir tahun," ujarnya.
Adapun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah membelanjakan Rp2,6 triliun untuk infrastruktur per 28 April 2015, Kementerian Perhubungan Rp530 miliar, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp23 miliar. Sedangkan Kementerian Pertanian Rp74 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp75,4 miliar, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp68,5 miliar.
Dia menambahkan total realisasi belanja 10 K/L infrastruktur Rp3,5 triliun. Sementara bila secara keseluruhan mencapai Rp7,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
