Ilustrasi pembelian Obligasi Negara Ritel atau ORI  lewat aplikasi - - Foto: dok Kemenkeu
Ilustrasi pembelian Obligasi Negara Ritel atau ORI lewat aplikasi - - Foto: dok Kemenkeu

Pemerintah Terbitkan 2 Seri SUN Khusus Dana Repatriasi Program Pengungkapan Sukarela

Eko Nordiansyah • 21 Februari 2022 15:49
Jakarta: Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela. Terdapat dua seri SUN yang akan ditawarkan dalam rangka pelaksanaan transaksi private placement untuk periode Februari 2022.
 
Dilansir dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin, 21 Februari 2022, penerbitan akan dilakukan pada Jumat, 25 Februari 2022 dengan setelmen pada Jumat, 4 Maret 2022.
 
Seri FR0094 dengan denominasi rupiah, memiliki range yield 5,37 sampai 5,62 persen dengan jenis kupon fixed rate dan pembayaran kupon semi annual selama enam tahun sampai 15 Januari 2028.
 
Sedangkan seri USDFR0003 berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) memiliki range yield 2,80-3,15 persen dengan jenis kupon fixed rate dan pembayaran kupon semi annual selama 10 tahun sampai 15 Januari 2032.
 
Pelaksanaan transaksi private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement (PMK No. 51/PMK.08/2019), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK Nomor 38/PMK.02/2020), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK No. 196/PMK.03/2021).
 
Berikut ketentuan investasi harta bersih dalam Surat Berharga Negara:
  1. Dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing.
  3. Dealer utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif