Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto menyebut realisasi pendapatan BLU masuk ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 139 persen dari target Rp50 triliun.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh BLU yang sepanjang 2020 telah berkinerja dengan baik di tengah tantangan pandemi dan penurunan ekonomi global,” katanya dalam acara BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi secara virtual di Jakarta, Jumat, 19 Maret 2021.
Ia memaparkan jumlah BLU mencapai 244 yang terdiri dari BLU kesehatan sebanyak 105, dan BLU pendidikan sebanyak 101. Sementara itu BLU layanan lainnya seperti pengelola dana 10 BLU, pengelola kawasan 5 BLU dan penyediaan barang dan jasa lainnya 23 BLU.
“Sebagai agen pemerintah BLU dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang extraordinary di bidangnya masing-masing sehingga diharapkan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.
Hadiyanto menambahkan selama masa krisis BLU dituntut memberikan extra effort dan inovasi untuk menangani pandemi serta memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri dan optimalisasi aset.
Selain itu, katanya, BLU juga dituntut untuk mampu mewujudkan digitalisasi layanan dengan menggunakan economic sharing baik e-rekam media untuk kesehatan, virtual account, marketplace, serta pembayaran dengan digital money.
“Di tengah masa pandemi kehadiran BLU dituntut untuk dapat memberikan respons cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang sustainable untuk menghadapi kondisi new normal,” tegasnya.
Adapun pendapatan BLU tahun ini diperkirakan meningkat menjadi Rp78,8 triliun dari target Rp58,8 triliun. Sementara pada 2022 diproyeksikan mencapai Rp82,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
