Darmin menyebut, selama ini uang yang digelontorkan oleh negara banyak dihabiskan untuk melaksanakan fungsi pemerintah baik daerah maupun pusat. Padahal banyak program strategis yang harusnya bisa lebih dibiayai dengan anggaran belanja.
"Kita tidak mendasar pada money follow function, tapi follow program. Artinya tidak bisa mentang-mentang sudah ada fungsinya lantas dapat belanja yang sama. Kita akan menentukan priority program. Dan itu akan menentukan priority anggaran," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Namun begitu, perlu diadakan musyawarah untuk menentukan program prioritas. Bukan hanya melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tetapi juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, juga musyawarah dengan dunia usaha.
"Supaya diketahui yang akan dianggarkan pemerintah pusat yang akan dibangun bisa diketahui, sehingga Pemprov DKI Jakarta tinggal memikirkan apa yang harus dia bangun," jelas dia.
Dirinya menambahkan, pembahasan dengan dunia usaha sering kali terlupakan. Padahal komunikasi dengan dunia usaha akan menentukan program apa yang seharusnya dibangun pemerintah guna mendukung perkembangan dunia usaha.
"Apa rencana mereka. Apa saja yang mau mereka kembangkan, supaya pemerintah DKI tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendukung apa yang akan dilakukan dunia usaha. Ini area yang seringkali terlupa," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
