Sahkan RAPBN 2016, Paripurna DPR Kembalikan Pembahasan PMN ke Komisi

medcom.id, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi Undang-undang APBN 2016. Salah satu keputusannya, DPR mengembalikan masalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebelumnya menjadi polemik, untuk kembali dibahas dalam APBN Perubahan 2016.
 
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, meminta kepada Komisi VI DPR untuk kembali membahas masalah PMN dengan pemerintah untuk APBN Perubahan 2016.
 
"Mengenai PMN, dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam APBNP 2016,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Dalam rapat Paripurna ke-9, DPR mengesahkan APBN 2016 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp2.095 Triliun. Meski sempat berjalan sengit, karena Fraksi Gerindra sempat menolak untuk disahkan, akhirnya seluruh fraksi bulat untuk melegalkan UU APBN 2016.
 
“Saya tanyakan kepada seluruh peserta rapat paripurna, apakah kita dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN 2016 ini untuk disahkan menjadi Undang-undang tentang APBN 2016 dengan catatan bahwa seluruh catatan fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari APBN yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah?,” kata Taufik.
 
Seluruh peserta rapat pun langsung menjawab setuju. ‎“Setuju,” seru peserta rapat.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News