Dalam sambutannya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi kinerja pemerintah lantaran 74 LKKL atau 84 persen memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurutnya, laporan keuangan terus mengalami perbaikan dan laporan tahun 2016 menjadi yang terbaik sejak 2004.
"Laporan Keuangan telah ada beberapa perbaikan. Ini merupakan yang terbaik sejak 2004," ujar Moermahadi, di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 26 Mei 2017.
BPK serahkan hasil laporan keuangan ke Kemenkeu. (FOTO: MTVN/Desi)
BPK pun merekomendasikan lima poin perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas laporan tersebut, yakni terkait integrasi sistem informasi, penyelesaian perbedaan tarif PPH Migas, kelebihan pembayaran atau penyimpangan pelaksanaan belanja negara, peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN, pengelolaan pertanggungjawaban belanja subsidi, penetapan mekanisme pengendalian atas DAK dan kebijakan terkait tindakan khusus penyelesaian aset negatif DJS serta peningkatan peran APIP.
Hadir dalam penyerahan laporan keuangan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
