"Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik regular maupun melalui program PEN," ujarnya dalam webinar yang diadakan Asian Development Bank (ADB) bertajuk 'Sustainable Post Pandemic Recovery', dilansir dari Mediaindonesia.com, Jumat, 25 Juni 2021.
Dia menyebutkan, hingga 18 Juni 2021, realisasi program PEN 2021 telah mencapai Rp226,63 triliun, atau 32,4 persen dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun. Melalui program tersebut, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. Tercatat penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021.
"Pencapaian ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. Untuk itu, Pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 1,23 juta rakyat terdampak," kata Airlangga.
Beberapa proyek padat karya yang diterapkan, antara lain perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan sanitasi perdesaan, serta pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah, imbuh Airlangga, juga menyadari kalangan pelaku usaha khususnya UMKM memerlukan intervensi kebijakan agar bisa bertahan melewati pandemi covid-19 ini.
Untuk itu, Pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM. Melengkapi upaya-upaya penanganan dampak pandemi dalam kerangka PEN, Pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh keberadaan infrastruktur yang memadai.
"Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mendorong daya kompetisi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Airlangga.
Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun. Hal ini menunjukkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional.
"PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional," kata Airlangga.
Tak hanya membangun infrastruktur, pemerintah juga tetap menyadari dan peduli terhadap lingkungan, sehingga terus berupaya agar proses pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Kebijakan pembangunan itu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
"Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun. Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur," terang Airlangga.
Dia memprediksi perekonomian Indonesia akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5-5,3 persen per akhir tahun nanti. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan terbitnya UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
