Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, paket kebijakan ekonomi itu mengatur beberapa hal di sektor ekonomi, seperti tenaga kerja, izin perdagangan, impor, ekspor, dan lainnya. Hal ini akan dipantau kementerian terkait. Secara rutin, kementerian terkait akan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu berisi capaian berkat paket kebijakan itu.
"Ukuran umumnya nanti ialah apabila kemudahan berusaha di Indonesia turun, itu antara lain indikator umum. Karena lebih banyak mengarah pada perizinan dan juga tata cara," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April.
Kalla menceritakan, laporan akan dilakukan secara terpisah yang dirangkum Menteri Koordinator Perekenomian Darmin Nasution. Selain kemudahan berusaha, banyaknya investasi yang masuk dan ekspor juga menjadi indikator dalam keberhasilan paket kebijakan ekonomi ini.
"Jadi tidak bersifat jangka pendek. Bersifat jangka menengah yang bisa baru dikatakan kebijakan ini berhasil atau tidak, terutama setidaknya setahun, tidak bisa langsung selesai," pungkas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
