"Kompleksitas lingkungan global dari sisi response policy terutama moneter akibat meningkatnya inflasi di negara maju perlu kita waspadai terutama pada 2022," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 16 Agustus 2021.
Sri Mulyani menuturkan hal tersebut patut diwaspadai mengingat lonjakan inflasi di negara maju seperti Amerika Serikat yang mencapai empat persen berimplikasi terhadap percepatan normalisasi kebijakan moneter.
Percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju berisiko menciptakan tekanan arus modal negara berkembang yang masih membutuhkan dukungan kebijakan akomodatif untuk pemulihan.
Sri Mulyani menjelaskan inflasi di negara-negara maju yang relatif meningkat terjadi karena permintaan melonjak saat pemulihan 2021 namun tidak diikuti oleh fleksibilitas dari sisi suplai.
Tak hanya itu, ia mengatakan pemulihan ekonomi yang berjalan tidak seragam turut memberikan risiko tersendiri yakni adanya kebijakan berbeda-beda yang salah satu dampaknya adalah terjadi kenaikan inflasi di negara maju.
Negara-negara yang memiliki akses vaksin memiliki proyeksi pemulihan yang lebih cepat sedangkan negara-negara yang kurang mendapat akses vaksin akan menghadapi tantangan yang lebih sulit.
"Ini yang terus memengaruhi kondisi pemburukan ekonominya. Oleh karena itu kita mesti mewaspadai uneven economic recovery karena akan menimbulkan komplikasi dari sisi policy response," tegasnya.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan tantangan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun depan adalah mewujudkan pemulihan global yang merata dan lebih kuat.
"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia juga memperjuangkan agar akses vaksin bisa terus didapat oleh semua negara dan segmen masyarakat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
