"Peran PNBP sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi regulatori juga akan didorong, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pelayanan kepada masyarakat," kata Sri Mulyani, Kamis, 30 September 2021.
Ia menjelaskan pendapatan negara dalam APBN 2022 yang bersumber dari PNBP akan mencapai Rp335,6 triliun. Selain dari PNBP, pendapatan negara juga akan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 triliun, sehingga secara keseluruhan pendapatan negara pada 2022 direncanakan senilai Rp1.846,1 triliun.
Dalam menargetkan penerimaan negara tahun depan, ia mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor perekonomian.
"Salah satu faktornya yaitu seperti kondisi sektoral, iklim investasi, daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan, serta kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan," ucapnya.
Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan belanja negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.714,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944.5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun.
Belanja Negara dialokasikan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan dengan upaya reformasi struktural.
Karena itu, lanjut Sri Mulyani, berbagai program penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan perekonomian masih akan berlanjut agar dapat menstimulasi perekonomian, sehingga target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
