"Saya sampai sekarang belum dapat surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut. Itu hasil yang kami sampaikan kepada pemerintah, detailnya nanti saat kami betul-betul dipanggil karena sekarang belum ada komunikasi lisan maupun tertulis," kata Agung, dilansir dari Antara, Jumat, 10 September 2021.
Sebelumnya, BPK menemukan bahwa alokasi biaya program PC-PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp841,89 triliun, tetapi yang dipublikasikan pemerintah baru Rp695,2 triliun. Pemerintah belum memasukkan beberapa skema pendanaan ke dalam biaya yang telah dipublikasikan.
"Kalau ada permintaan kepada kami terkait itu, kami akan memberikan penjelasan baik secara resmi kepada DPR maupun publik," kata Agung.
Sementara itu, Kepala Biro dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan pemerintah telah melaporkan secara transparan dan akuntabel seluruh realisasi belanja APBN melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 (audited).
Laporan tersebut termasuk realisasi belanja program PC-PEN sebesar Rp695,2 triliun dan anggaran lain terkait program PC-PEN yang dibelanjakan melalui beberapa kementerian dan lembaga negara senilai Rp695,2 triliun.
"Oleh karena itu, pemberitaan yang berkembang bahwa pemerintah hanya melaporkan anggaran PC-PEN senilai Rp695,2 triliun, dan tidak melaporkan serta mempublikasikan alokasi anggaran terkait PC-PEN senilai Rp146,69 triliun perlu diluruskan,” kata Rahayu.
Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana APBN, tidak hanya pada APBN 2020, pemerintah telah membangun suatu sistem yang terintegrasi dimulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
