Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan bahwa hal tersebut diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
"Dana keistimewaan naik cukup signifikan dari Rp800 miliar menjadi Rp1 triliun," kata Boediarso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.
Boediarso menjelaskan, kenaikan dana keistimewaan dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan menjalankan ketepatan pengunaan dana keistimewaan sesuai dengan program prioritas, monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan sesuai amanat UU.
"Memang dalam rangka akselerasi dari pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan dari UU mengenai keistimewaan DIY. Dalam mendukung percepatan itulah kita tingkatkan anggarannya," jelas dia.
Pengalokasi dana sesuai kewenangan dalam lima urusan keistimewaan yang diatur dalam UU Keistimewaan yakni kelembagaan pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakilnya. Adapun alokasinya dari tahun ke tahun setelah lahirnya UU tersebut pada 2012 mengalami peningkatan.
Pada tahun pertama (2013) dana keistimewaan sebesar Rp231 miliar. Tahun 2014 sebesar Rp523,8 miliar. Selanjutnya tahun 2015 dapat Rp547,5 miliar. Tahun 2016, dana keistimewaan yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp574 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp800 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
