5 Tantangan Pembiayaan Utang Pemerintah di 2022

Jakarta: Pemerintah menyiapkan strategi khusus dalam memitigasi risiko pembiayaan utang 2022 yang mencapai Rp973,6 triliun. Salah satunya fleksibilitas pembiayaan dengan memanfaatkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang dianggap paling favorable.
 
"Kita melakukan pembiayaan utang dengan strategi dan mitigasi risiko yang sangat terukur seperti fleksibilitas pembiayaan," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir dalam webinar, Senin, 13 Desember 2021.

Berikut tantangan pasar keuangan dan pembiayaan 2022

1. Varian baru covid-19 menimbulkan kekhawatiran dan memicu restriksi lanjutan. "Hal ini meningkatkan ketidakpastian global, di samping sentimen dari penguatan ekonomi AS, adanya outflow di EM, serta isu proteksionisme," terang Riko.
2. Penempatan perbankan di SBN menurun seiring pemulihan ekonomi domestik dan penyaluran kredit yang membaik.
3. Potensi peningkatan yield SBN dampak dari peningkatan yield UST serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara global.
4. Kebutuhan utang masih cukup tinggi meskipun defisit menurun mengingat adanya pembiayaan nonutang dan utang jatuh tempo.
5. Ketatnya likuiditas pasar keuangan global seiring kebutuhan refinancing di berbagai negara, sebagai konsekuensi pemulihan pascapandemi covid-19.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya mencari peluang demi mendukung pembiayaan tahun depan.

Ini faktor pendukungnya:

1. APBN yang semakin berkinerja baik ditunjang penerimaan yang tumbuh dan belanja yang optimal melalui penerapan UU HPP.
2. Neraca berjalan dan neraca pembayaran Indonesia terjaga dengan tren surplus.
3. Cadangan devisa terjaga pada level aman dan tren meningkat.
4. Faktor fundamental maupun non-ekonomi relatif kondusif seperti inflasi dan suku bunga.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News