Dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anggota Komisi XI Fraksi Partai NasDem Jonny G Plate meminta konfirmasi data yang disebutkan Ani -sapaan Sri Mulyani- yang sebelumnya mengatakan pemangkasan dilakukan karena salah satunya karena data fiktif jumlah guru yang tersertifikasi.
"Kita minta konfirnasi data itu karena Rp23 triliun itu tidak kecil. Apalagi pemangkasan karena data tidak akurat, itu berdampak pada kemungkinan ada over budget terhadap belanja guru ini," kata Jonny, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
Dirinya pun mengatakan ini permasalahan yang sangat serius, jika tahun ini saja ada over budget Rp23,3 triliun artinya tahun-tahun sebelumnya juga ada over budget yang sama yang artinya perlu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Fraksi PPP, Elviana mengatakan ada data yang berbeda yang disampaikan di Komisi X. "Saya minta penjelasan kembali kepada ibu soal pemotongan tunjangan guru. Sesama DPR saja terjadi dua statement yang berbeda. di Komisi X bilang pelanggaran UU, sementara Komisi XI itu bilang data yang keliru," ujar Elviana.
Data Kementerian Keuangan menyebutkan jumlah guru yang berhak mendapatkan tunjangan berkurang, dari 1,3 juta menjadi 1,2 juta orang. Penyebabnya adalah adanya guru yang pensiun, mutasi menjadi pejabat struktural, dan meninggal.
Sementara, pada 2015 lalu ada tunjangan profesi guru yang mengendap di kas daerah sebesar Rp19,6 triliun, yang sudah digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran tunjangan pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
