Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelunasan utang obligasi BLBI hanya mengakhiri kewajiban pemerintah kepada BI terkait penerbitan obligasi tersebut.
Baca juga: Penangkapan Obligor BLBI Diapresiasi, Tapi Pemerintah Masih Punya PR |
Sementara itu, pemerintah tetap memiliki hak untuk menagih kewajiban para obligor dan debitur yang terkait dengan bank penerima BLBI maupun bank yang direkapitalisasi pemerintah.
"Saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari obligor atau debitur BLBI," ujar Suahasil dalam keterangan pers terkait Pelunasan Utang BLBI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Utang ke BI Lunas, Penagihan Tetap Jalan
Suahasil menjelaskan, pemerintah memiliki hak tagih terhadap debitur yang tercatat sebagai nasabah bank yang pernah menerima BLBI atau menjalani rekapitalisasi oleh pemerintah.Dalam proses tersebut, sejumlah bank kemudian diambil alih pemerintah. Karena itu, kewajiban para debitur dan obligor yang terkait dengan bank tersebut tetap menjadi hak tagih pemerintah.
"Kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, banknya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, nah kemudian diambil alih oleh pemerintah. Maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut," jelasnya.
Artinya, lunasnya utang obligasi BLBI ke BI bukan berarti kewajiban debitur dan obligor ikut lunas.
Pemerintah pun akan tetap melanjutkan proses penagihan terhadap pihak-pihak yang masih memiliki kewajiban.
"Jadi saya sekaligus ingin menyampaikan, pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut, tetapi hubungan antara pemerintah dengan BI sudah selesai," tegas Suahasil.
Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, hubungan kewajiban pemerintah dengan BI melalui obligasi BLBI telah selesai. Kedua, hak tagih pemerintah terhadap debitur dan obligor BLBI masih tetap berjalan.
Jadi Catatan Sejarah Krisis 1997-1998
Suahasil mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penyelesaian pembayaran utang obligasi BLBI kepada BI.Menurut dia, penyelesaian utang tersebut juga menjadi momentum untuk mengingat kembali pelajaran dari krisis ekonomi 1997-1998.
Krisis tersebut, kata Suahasil, memberikan pembelajaran penting bagi perekonomian Indonesia dan kebijakan makroekonomi nasional.
"Memang kalau kita masuk ke dalam suatu krisis yang sifatnya jangka panjang pada waktu itu, dan tentu ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, bagi kebijakan makroekonomi Indonesia," ujar Suahasil.
Dengan lunasnya utang obligasi BLBI kepada BI, pemerintah mencatat satu bagian dari proses penanganan krisis 1997-1998 telah diselesaikan.
"Sehingga menjadi catatan sejarah dan ditutup pada hari ini, utang ke BI untuk obligasi BLBI selesai dibayar tuntas dan lunas," tegasnya.
Namun, penyelesaian utang kepada BI tersebut tidak menghentikan proses penagihan pemerintah terhadap kewajiban para debitur dan obligor BLBI.
