"Pagu indikatif Kemenko Polhukam 2016 sekitar Rp515 miliar. Apabila dibanding tahun ini maka turun Rp285 miliar," tutur Tedjo, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015).
Hal tersebut terjadi lantaran di tahun ini Kemenko Polhukam mendapat tambahan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp280 miliar dan terdapat beberapa anggaran di pos-pos tertentu, sehingga total anggaran Kemenko Polhukam menjadi Rp833 miliar.
Untuk itu, Tedjo mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan pada program teknis, program peningkatan koordinasi bidang politik hukum dan keamanan Rp10 miliar, terutama usulan anggaran tersebut digunakan untuk indeks pengamanan dalam negeri Rp5 miliar, penguatan koordinasi intelijen pada bidang pertahanan negara Rp2 miliar, serta peningkatan koordinasi pertahanan Rp3 miliar.
Sementara itu, untuk Satuan Kerja Bakamla, Tedjo mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp990,6 miliar. Anggaran itu digunakan untuk penegakan hukum di laut seperti operasi pengamanan sebesar Rp20,5 miliar.
"Peningkatan pengawasan keamanan laut seperti pembelian kapal Rp933,1 miliar, penyiapan kebijakan pengamanan laut dengan komunikasi Rp3 miliar, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis," ujarnya.
Adapun pagu indikatif Kemenko Polhukam yakni pertama program peningkatan koordinasi polhukam pagu indikatif di 2016 sebesar Rp66,95 miliar, dari sebelumnya pada tahun ini sebesar Rp67,8 miliar.
Kedua, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya seperti komisi kepolisian dan komisi kejaksaan dengan pagu indikatif sebesar Rp106,6 miliar, dari sebelumnya Rp111,5 miliar.
Ketiga, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp6,9 miliar dari sebelumnya Rp7 miliar. Keempat, program peningkatan keamanan dan peningkatan di laut pada Satuan Kerja Bakamla Rp334 miliar dari sebelumnya Rp614 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
