Puan menjelaskan, pagu awal yang diperuntukkan untuk program koordinasi pengembangan kebijakan Kemenko PMK yakni Rp269 miliar. Dengan adanya usulan tambahan tersebut, anggarannya menjadi Rp421 miliar.
"Usulan tambahan Rp152 miliar diperuntukkan untuk revolusi mental, dan juga koordinasi agenda pembangunan yang meningkat dari enam menjadi 13 agenda," terang Puan, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015).
Selain usulan tambah untuk program koordinasi pengembangan kebijakan, Puan juga mengajukan usulan untuk program dukungan managemen teknis dan pelaksanaan tugas teknis atau rutin dari pagu awal sebesar Rp143 miliar menjadi Rp151 miliar.
"Usulan tambahan Rp8 miliar ini diperuntukkan untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. Hal ini menyesuaikan dengan penambahan fungsi koordinasi dan pengendalian di Kemenko PMK," ujarnya.
Jika ditotal berdasarkan usulan tambahan anggaran Kemenko PMK tahun depan menjadi Rp572 miliar. Lebih lanjut Puan menambahkan, usulan tambahan telah dibahas secara bilateral dan tentunya akan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
