"Penyesuaian ini berdasarkan pembahasan bersama dalam rapat kerja (raker) antara kementerian/ lembaga dengan DPR," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
Dirinya menjelaskan kenaikan belanja terjadi lantaran belanja di kementerian/ lembaga yang naik dari Rp884,5 triliun menjadi Rp909,62 triliun. Sementara belanja non-kementerian/lembaga dari Rp785,43 triliun menjadi Rp773,85 triliun.
Penyesuaian belanja K/L sendiri terjadi pada DPR yang naik Rp833 miliar menjadi Rp5,11 triliun. Anggaran untuk Kementerian Perhubungan yang naik Rp441,5 miliar menjadi Rp43,11 triliun dan Kementerian Pariwisata naik Rp100 miliar, yang anggarannya untuk pengembangan destinasi wisata.
"Kemehub itu untuk pembangunan enam destinasi di luar super prioritas, kebutuhan lahan perpanjangan landasan pacu Bandara Komodo (Labuan Bajo), dan tambahan untuk pembangunan infrastruktur Danau Toba," jelas dia.
Selain itu ada penyesuaian untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang naik Rp599,9 miliar untuk pembangunan gedung. Kenaikan anggaran TNI/ Polri masing-masing sebesar Rp550 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan.
Penyesuaian anggaran untuk tugas dan fungsi di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) naik Rp16,1 miliar, Badan Narkotika Nasional (BNN) naik Rp132 miliar, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ada tambahan Rp240 miliar.
Banggar DPR menyetujui pengajuan belanja pemerintah pusat untuk tahun depan. Setelah rapat panitia kerja (panja) ini maka Banggar akan menggelar rapat pleno pengambilan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
