"Mestinya paket yang sudah ada ditindaklanjuti di daerah dengan pelaksanaan, implementasi, baik aturan perda maupun peraturan bupati," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Dirinya menambahkan, berbagai paket kebijakan ekonomi ditempuh sebagai upaya mempercepat investasi di Indonesia. Hal ini bukan hanya di pemerintah pusat, melainkan juga harus diimplementasikan sampai ke pemerintah di kabupaten/kota.
"Oleh sebab itu kenapa ada paket deregulasi dari paket pertama sampai terakhir paket kedua belas. Kita ingin mereformasi total, mereformasi stuktural, baik di pusat kementerian, daerah, maupun yang ada di kabupaten," jelas dia.
Lebih lanjut, dirinya menyebut, ada tiga ribu peraturan daerah bermasalah yang justru menghambat proses investasi. Padahal, kalau semua itu dihapuskan, maka keputusan daerah dalam menerima investasi bisa dipercepat.
"Ada tiga ribu aturan perda yang menghambat, yang bermasalah, yang berkaitan dengan investasi, perizinan, retribusi. Enggak usah pikir panjang, Juni atau Juli itu harus dihapus sehingga kecepatan daerah memutuskan itu cepat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
