Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi XI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI M Prakoso bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas/ Menteri PPN, Kepala BPS, Sekjen BPK, Ketua BPKP, Ketua LKPP, Senin 24 Juli 2017, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Prakoso menyebutkan enam K/L tersebut di antaranya yakni pagu Kamenterian Keuangan yang semula Rp40,77 triliun berubah menjadi Rp40,54 triliun. Perubahan tersebut terdiri dari efisiensi Rp363,6 miliar, realokasi bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) Rp99,6 miliar, penggunaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp10,9 miliar dan PHLN, PHDN dan SBSN Rp20,4 miliar.
Kemudian pagu Kementerian PPN atau Bappenas yang semula Rp1,36 triliun berubah menjadi Rp1,35 triliun. Perubahan dikarenakan adanya penghematan Rp49,2 miliar dan PHLN, PHDN dan SBSN Rp47,3 miliar. Selanjutnya pagu Setjen BPK yang semula Rp2,74 triliun menjadi Rp2,76 triliun. Atau ada tambahan sebesar Rp24,2 miliar yang berasal dari realokasi BA BUN.
"Digunakan untuk mengatasi musibah Kanwil di Papua yang alami longsor," kata Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
Lalu pagu BPKP dari awalnya Rp1,43 triliun menjadi Rp1,42 triliun. Terdapat efisiensi Rp10 miliar. Selain itu ada juga perubahan pagu BPS dari Rp4,30 triliun menjadi Rp4,13 triliun. Perubahan terjadi karena adanya efisiensi Rp167,5 miliar, penggunaan PNBP Rp3,5 miliar, dan PHLN, PHDN dan SBSN Rp600 juta. Terakhir yakni pagu LKPP yang semula Rp213,8 miliar menjadi Rp180,2 miliar atau mengalami efisiensi Rp23,6 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
